Perluasan Kuota FLPP: BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama stakeholder perumahan mengadakan Rapat Pembahasan untuk mengekspos aset negara yang terdapat di Direktorat Jenderal kekayanan Negara (DJKN) dan Bank Tanah, Selasa, (27/5).
JAKARTA, WWW.INDONESIAHOUSING.ID – Sebagai tindak lanjut dari Perumusan Kebijakan di sektor perumahan, BP Tapera bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama stakeholder perumahan mengadakan Rapat Pembahasan untuk mengekspos aset negara yang terdapat di Direktorat Jenderal kekayanan Negara (DJKN) dan Bank Tanah, Selasa (27/5), di Kementerian Keuangan.
Hadir dalam rapat ini antara lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjowiharjo, pejabat tinggi madya dari Kementerian Dalam Negeri dan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rional Silaban, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Bank Tanah serta bank penyalur FLPP, asosiasi pengembang perumahan, Bank Tanah dan Perusahaan-perusahaan besar di bidang properti.
Baca Juga: Kuota Naik Jadi 350 Ribu Unit, Menteri PKP Bahas Strategi Pencapaian Target Pembiayaan FLPP 2025
Menteri Maruarar menyampaikan bahwa ekspose aset negara yang dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama Bank Tanah di depan para bank penyalur dan pengembang merupakan peluang bagi para pengembang untuk bisa meningkatkan alternatif pilihan lahan untuk perumahan subsidi.
“Minggu kedua kami akan membahas khusus aset negara yang berada di BUMN. Kami berharap dari peluang yang ada ini, bisa terimplementasi secepatnya demi tercapainya program 3 juta rumah sebagia karpet merah bagi rakyat,” ujar Menteri Ara.
Baca Juga: Teken MoU dengan BP Tapera, BCA Komitmen Salurkan KPR FLPP untuk Rumah Subsidi
Maruarar Sirait dalam arahannya menekankan bahwa jangan sampai kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dapat menghalangi pelaksanaan strategis ini. “Silakan bagi para pelaku usaha di bidang properti, jika ada yang perlu dibantu, sampaikan kepada kami, asalkan niat baik untuk rakyat dan memajukan bangsa,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wamen BUMN, Kartika Wirjowiharjo. “Kami sudah mendata semua set BUMN baik di daerah urban maupun TOD. Kami menunggu pembahasan lebih lanjut terkait dengan ini,” ungkapnya.
Baca Juga: Lahan BUMN untuk Hunian, Ini kata Menteri PKP Maruarar Sirait
Dukungan penuh disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya. “Kami mendukung secara penuh program perumahan mulai dar SK 3 Menteri hingga perizinan di daerah di seluruh Indonesia. Kami melakukan pengawasan dan juga memastikan implementasi kebijakan di lapangan tidak mendapatkan masalah,” terangnya.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan butuh dukungan penuh untuk terlaksananya 350 ribu unit rumah dari semua pihak.
Baca Juga: Paragliding World Cup 2025: Langit Lombok Jadi Panggung Sport Tourism Dunia
“Jangan sampai bank-bank BUMN kendor dalam menyalurkan dana FLPP karena tingginya target yang ada saat ini. Bank BUMN menjadi backbone dalam menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan. Kami harapkan kebijakan – kebijakan yang sedang disusun dapat menguatkan semangat bagi para bank penyalur,” jelas Heru.
Dirjen Kekayaan Negara, Rionald Silaban menyampaikan agar BP Tapera bisa memastikan 350 ribu dapat terserap dengan baik. Menanggapi hal ini Bank BUMN menyatakan kesiapannya dalam menyalurkan dana FLPP dan meningkatkan target penyalurannya sebagai upaya mendukung program 3 juta rumah. (QQ-2).
